Dinas Pendapatan Daerah
      VISI : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG PROFESIONAL UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA. MISI : 1. MERUMUSKAN DAN MENYUSUN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR BIDANG PENDAPATAN DAERAH YANG SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) 3. MENJALIN JEJARING KERJA (NETWORKING) DAN KOORDINASI SECARA SINERGIS DI BIDANG PENDAPATAN DAERAH   
Waktu Palembang
ym
KALENDER
ym
Telepon Penting
Kebakaran113, 312011
Ambulans118
Polisi110
SAR355111
RSMH354088
ym
Jajak Pendapat
Bagaimana pendapat Anda tentang Pelayanan Publik yang telah diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang saat ini?
Sangat Baik
Baik
Lumayan
Kurang Baik
Tidak Tahu
 
ym
FACEBOOK
ym

Pemerintah Kota Palembang

Portal Nasional Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri RI

Bappenas

Departemen Komunikasi & Informatika RI

Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Kota Palembang

Portal Nasional Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri RI

Bappenas

Departemen Komunikasi & Informatika RI

Provinsi Sumatera Selatan

ym
Beranda > Tata Cara Pelaksanaan Penagihan

Tata Cara Pelaksanaan Penagihan

TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN

 MASA PAJAK

  •  MASA PAJAK ADALAH JANGKA WAKTU 1 (SATU) BULAN KALENDER YANG MENJADI DASAR BAGI WAJIB PAJAK UNTUK MENGHITUNG, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERHUTANG.
  • TAHUN PAJAK ADALAH JANGKA WAKTU YANG LAMANYA 1 (SATU) TAHUN KALENDER, KECUALI APABILA WAJIB PAJAK MENGGUNAKAN TAHUN BUKU YANG TIDAK SAMA DENGAN TAHUN KALENDER.
  • PAJAK TERUTANG ADALAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR PADA SUATU SAAT DALAM MASA PAJAK DALAM TAHUN PAJAK ATAU DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN DAERAH.

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

SETIAP WAJIB PAJAK MENGISI SPTPD DENGAN JELAS, BENAR DAN LENGKAP DITANDATANGANI OLEH WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA DAN DISAMPAIKAN KEPADA PEJABAT SELAMBAT-LAMBATNYA 10 HARI SETELAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK.

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

  •  PAJAK TERUTANG DIPUNGUT DIWILAYAH DALAM DAERAH.
  • PEMUNGUTAN PAJAK DILARANG DIBORONGKAN.
  • MEMBAYAR SENDIRI PAJAK TERUTANG  BERDASARKAN SPTPD.
  • WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SENDIRI DIBAYAR DENGAN MENGGUNAKAN SPTPD, SKPDKB DAN / ATAU SKPDKBT.

SANKSI ADMINISTRASI

WALIKOTA DAPAT MENERBITKAN

  •  SKPDKB DALAM HAL : 1. JIKA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU KETERANGAN LAIN, PAJAK YANG TERUTANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR. 2. JIKA SPTPD TIDAK DISAMPAIKAN DALAM JANGKA WAKTU 7 HARI.  (KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG DALAM SKPDKB DIKENAKAN SANKSI BUNGA 2 % SEBULAN DIHITUNG DARI PAJAK YANG KURANG ATAU TERLAMBAT DIBAYAR UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 24 BULAN DIHITUNG SEJAK SAAT TERUTANGNYA PAJAK). 3. JIKA KEWAJIBAN MENGISI SPTPD TIDAK DIPENUHI, PAJAK YANG TERUTANG DIHITUNG BERDASARKAN JABATAN. (JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG DALAM SKPDKB DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI KENAIKAN 25 % DARI POKOK PAJAK DITAMBAH SANKSI ADMINISTRASI BUNGA SEBESAR 2 % SEBULAN).
  • SKPDKBT  TERUNGKAP YANG MENYEBABKAN PENAMBAHAN JUMLAH PAJAK TERUTANG : KEKURANGAN PAJAK YG TERUTANG DALAM SKPDKBT DIKENAKAN SANKSI KENAIKAN   100 % DARI JML KEKURANGAN PAJAK KECUALI JIKA WAJIB PAJAK MELAPORKAN SENDIRI SEBELUM DILAKUKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN.

SURAT TAGIHAN PAJAK

WALIKOTA DAPAT MENERBITKAN SPTPD  JIKA : a. PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR. b. DARI HASIL PENELITIAN SPTPD TERDAPAT KEKURANGAN PEMBAYARAN AKIBAT SALAH TULIS DAN / ATAU SALAH HITUNG. c. WAJIB PAJAK DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN DENDA  

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

  •  SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SURAT KEPUTUSAN, KEBERATAN DAN PUTUSAN BANDING YANG MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH MERUPAKAN DASAR PENAGIHAN PAJAK DAN HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 1 BLN SEJAK DITERBITKAN.
  • WALIKOTA ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK SETELAH MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN DAPAT MEMBERIKKAN PERSETUJUAN KEPADA WP UTK MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK, DENGAN DIKENAKAN BUNGA SEBESAR 2 %.
  • PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN DAN PUTUSAN BANDING YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR OLEH WP PADA WAKTUNYA DAPAT DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

KEBERATAN DAN BANDING

WAJIB PAJAK DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN HANYA KEPADA WALIKOTA ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK ATAS SUATU : a. SKPDKB. b. SKPDKBT. c. SKPDLB. d. SKPDN. e. PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN OLEH PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGA-UNDANGAN PAJAK DAERAH.

SYARAT-SYARAT MENGAJUKAN KEBERATAN

  •  DIAJUKAN SECARA TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA DISERTAI ALASAN-ALASAN YANG JELAS.
  • KEBERATAN HARUS DIAJUKAN DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 3 BULAN SEJAK TANGGAL SURAT, TANGGAL PEMOTONGAN  ATAU PEMUNGUTAN.
  • KEBERATAN DAPAT DIAJUKAN APABILA WAJIB PAJAK TELAH MEMBAYAR PALING SEDIKIT SEJUMLAH YANG TELAH DISETUJUI WAJIB PAJAK.
  • KEBERATAN YANG TIDAK MEMENUHI  PERSYARATAN TIDAK DIANGGAP SEBAGAI SURAT KEBERATAN SEHINGGA TIDAK DIPERTIMBANGKAN.

KEPUTUSAN AKAN KEBERATAN WAJIB PAJAK

  •  WALIKOTA DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 12 BULAN, SEJAK TANGGAL SURAT KEBERATAN DITERIMA, HARUS MEMBERI KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN YANG DIAJUKAN.
  • KEPUTUSAN WALIKOTA ATAS KEBERATAN DAPAT BERUPA MENERIMA SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN, MENOLAK, ATAU MENAMBAH BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG.
  • APABILA DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 12 BULAN WALIKOTA TIDAK MEMBERIKAN SUATU KEPUTUSAN, KEBERATAN YANG DIAJUKAN TERSEBUT DIANGGAP DIKABULKAN.

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK ATAU KARENA JABATANNYA, WALIKOTA DAPAT MEMBETULKAN SKPDKB, SKPDKBT ATAU STPD, SKPDN ATAU SKPDLB YANG DALAM PENERBITANNYA TERDAPAT KESALAHAN TULIS DAN / ATAU KESALAHAN HITUNG  DAN / KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN DAERAH.

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK, WAJIB PAJAK DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KEPADA WALIKOTA.

KADALUWARSA PENAGIHAN

  •  SETELAH MELAMPAUI WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG SEJAK SAAT TERUTANGNYA PAJAK, KECUALI TINDAK PIDANA DIBIDANG PERAPAJAKAN DAERAH.
  • KADALUARSA PENAGIHAN TERTANGGUH APABILA : a. DITERBITKAN SURAT TEGURAN DAN / ATAU SURAT PAKSA; b. ADA PENGAKUAN UTANG PAJAK DARI WAJIB PAJAK, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG.

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

  •  WAJIB  PAJAK YANG MELAKUKAN USAHA DENGAN OMZET PALING SEDIKIT Rp. 300.000.000 PERTAHUN WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU CATATAN.
  • WALIKOTA BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAERAH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN DAERAH.

WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA

  •  MEMPERLIHATKAN DAN/ATAU MEMINJAMKAN BUKU ATAU CATATAN, DOKUMEN YANG MENJADI DASARNYA DAN DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN OBJEK PAJAK YANG TERUTANG.
  • MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMASUKI TEMPAT ATAU RUANGAN YANG DIANGGAP PERLU DAN MEMBERIKAN BANTUAN GUNA KELANCARAN PEMERIKSAAN.
  • MEMBERIKAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN.

KETENTUAN PIDANA

  •  WAJIB PAJAK YANG KARENA KEALPAANNYA TIDAK MENYAMPAIKAN SPTPD ATAU MENGISI DENGAN TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR SEHINGGA MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH DAPAT DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK 2 KALI JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR.
  • WAJIB PAJAK YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MENYAMPAIKAN SPTPD ATAU MENGISI DENGAN TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR SEHINGGA MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH DAPAT DIPIDANA DENGAN  PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK 4 KALI JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR.

PALEMBANG,     SEPTEMBER 2011

KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN

 

dto

H. DARWIN HASAN, SE, M.Si

Nip. 19620212 198303 1 037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ym
PERDA

1. BPHTB

2. Reklame

3. Restoran

4. Air Tanah

5. Sarang Burung Walet

6. Mineral Bukan Logam dan Batuan

7. PBB

8. Hotel

9. Hiburan

10. Parkir

11. Pajak Penerangan Jalan

Pajak yang dikelola Dispenda Kota Palembang

ym
Kalender
DESEMBER 2016
S S R K J S M
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
ym
Kontak

  Jalan Merdeka No. 21 Palembang

Telp : 0711 352282 Fax : 0711 317393 Email: kepala@dispenda.palembang.go.id tu@dispenda.palembang.go.id kontak@dispenda.palembang.go.id

ym

Departemen Dalam Negeri RI   Portal Nasional Republik Indonesia   Pemerintah Kota Palembang   Departemen Komunikasi & Informatika RI   Provinsi Sumatera Selatan   Bappenas   Departemen Dalam Negeri RI   Portal Nasional Republik Indonesia   Pemerintah Kota Palembang   Departemen Komunikasi & Informatika RI   Provinsi Sumatera Selatan   Bappenas  

© 2006 - 2009 Pemerintah Kota Palembang