Dinas Pendapatan Daerah
      VISI : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG PROFESIONAL UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA. MISI : 1. MERUMUSKAN DAN MENYUSUN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR BIDANG PENDAPATAN DAERAH YANG SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) 3. MENJALIN JEJARING KERJA (NETWORKING) DAN KOORDINASI SECARA SINERGIS DI BIDANG PENDAPATAN DAERAH   
Waktu Palembang
ym
Kalender
MEI 2016
S S R K J S M
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
ym
Pengunjung
Tahun ini4240
Bulan ini77
Hari ini20
Online1
06067
Sejak : 18/10/2015
ym
SMS ONLINE

Belum ada SMS yang dipublikasikan

ym
VIDEO
ym
Jadwal Sholat
”code
ym

Pemerintah Kota Palembang

Portal Nasional Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri RI

Bappenas

Departemen Komunikasi & Informatika RI

Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Kota Palembang

Portal Nasional Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri RI

Bappenas

Departemen Komunikasi & Informatika RI

Provinsi Sumatera Selatan

ym
Beranda > SYARAT UNTUK PENGURANGAN PBB

SYARAT UNTUK PENGURANGAN PBB

SYARAT SYARAT PENGURANGAN ATAS PEMBAYARAN KETETAPAN SPPT PBB

(MAP WARNA HIJAU)

 

1.   Diajukan  paling lambat  3 bulan sejak diterimanya SPPT  PBB  oleh  Wajib Pajak

2.   Bukti  tanda terima  SPPT  PBB  dari petugas  terkait  dan  atau  Surat Keterangan tidak mampu  dari Lurah.

3.   Mengisi Formulir  Permohonan  dengan jelas  berikut  alasan-alasan  permohonan  pengurangannya

4.   Melampirkan Fotokopi  SK Pensiun  apabila  Wajib Pajak  bersangkutan merupakan  Pegawai Negeri / BUMN

5.   Melampirkan Fotokopi SK Pengurangan Tahun sebelumnya apabila wajib pajak  bersangkutan  sudah pernah  menerima pengurangan dari kantor pajak

6.   Melampirkan asli dan atau Fotokopi SPPT  PBB Tahun bersangkutan

7.   Melunasi dan melampirkan Fotokopi SPPT PBB dan STTS / bukti tanda lunas pembayaran PBB Tahun sebelumnya

8.   Melampirkan Fotokopi KTP si pemilik dan Kartu Keluarganya

9.   Melampirkan Fotokopi Rekening Listrik bulan terakhir

10.     Melampirkan Fotokopi Rekening Telepon bulan terakhir

11.     Melampirkan Fotokopi Rekening PDAM bulan terakhir

12.     Melampirkan Surat Kuasa (bermeterai Rp 6000) bila pengurusan pelayanan PBB diwakilkan ke orang lain.

 

 

Dispenda Kota Palembang

ym
Kontak

  Jalan Merdeka No. 21 Palembang

Email: kepala@dispenda.palembang.go.id tu@dispenda.palembang.go.id kontak@dispenda.palembang.go.id

ym
PERDA

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Pajak Reklame

3. Pajak Restoran

4. Pajak Air Tanah

5. Pajak Sarang Burung Walet

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

7. Pajak Bumi dan Bangunan

8. Pajak Hotel

9. Pajak Hiburan

10. Pajak Parkir

11. Pajak Penerangan Jalan

Pajak yang dikelola Dispenda Kota Palembang

ym
Telepon Penting
Kebakaran113, 312011
Ambulans118
Polisi110
SAR355111
RSMH354088
ym
Jajak Pendapat
Bagaimana pendapat Anda tentang Pelayanan Publik yang telah diberikan oleh Pemerintah Palembang saat ini?
Sangat Baik
Baik
Lumayan
Kurang Baik
Tidak Tahu
 
ym
FB KAMI
ym

Kop Dispenda

Kop Dispenda

Portal Nasional Republik Indonesia   Bappenas   Pemerintah Kota Palembang   Departemen Komunikasi & Informatika RI   Departemen Dalam Negeri RI   Provinsi Sumatera Selatan   Portal Nasional Republik Indonesia   Bappenas   Pemerintah Kota Palembang   Departemen Komunikasi & Informatika RI   Departemen Dalam Negeri RI   Provinsi Sumatera Selatan  

© 2006 - 2009 Pemerintah Kota Palembang