Dinas Pendapatan Daerah
   "SELAMAT DATANG DI DISPENDA KOTA PALEMBANG", PBB YANG ANDA BAYAR UNTUK KEMAJUAN KOTA PALEMBANG" BAYARLAH PBB ANDA UNTUK MENGHINDARI TERKENA DENDA 2 % PER BULAN. TARGET BPHTB 2013 : RP. 80.549.840.000 REALISASI : RP. 78.159.077.259,00 ATAU 97,03 % ( S.D 23 DESEMBER 2013) ,TARGET PBB 2013: RP.83.562.750.000, REALISASI: RP. 79.168.952.221,00 ATAU 94,74 % (MINGGU III DESEMBER) * TARGET PAD 2013 : RP.509.788.435.389,1 REALISASI PAD ; RP.345.389.836.909,51 ATAU 67,75 % (S.D AGUSTUS 2013) MARI KITA SUKSESKAN PALEMBANG EMAS 2018   SILAHKAN CEK PBB ANDA DI MENU PBB PALEMBANG LALU KLIK CEK PBB SECARA ONLINE! PBB TAHUN 2013 - 2014 AKAN DIIKUTSERTAKAN PADA GEBYAR HADIAH LUNAS PBB 2014   
Waktu Palembang
ym
Kalender
SEPTEMBER 2014
S S R K J S M
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
ym
Jadwal Sholat
Palembang
Imsak04:33 WIB
Subuh04:43 WIB
Syuruq05:58 WIB
Dzuhur12:02 WIB
Ashar15:18 WIB
Maghrib18:04 WIB
Isya19:12 WIB
2°59'LS, 104°47'BT
Ketinggian : 10 m
Arah kiblat : 65°27' (U-B)
ym
VIDEO
ym
SMS Online
Kirimkan pesan singkat / SMS ketik : dispenda <spasi> isi pesan anda kirim ke 0812-714-4000

Belum ada SMS yang dipublikasikan

ym
Pengunjung
Tahun ini25671
Bulan ini72
Hari ini20
Online1
118705
Sejak : 03/11/2009
ym
pengunjung
ym

Pemerintah Kota Palembang

Portal Nasional Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri RI

Bappenas

Departemen Komunikasi & Informatika RI

Provinsi Sumatera Selatan

Visit Indonesia 2009

ym
Beranda > Pajak Penerangan Jalan - Perda No.15 Th 2010

Pajak Penerangan Jalan - Perda No.15 Th 2010

 

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

 

NOMOR : 15 TAHUN  2010

 

TENTANG

 

PAJAK PENERANGAN JALAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

WALIKOTA PALEMBANG,

 

 

 

Menimbang      :    a.    bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya mengintensifkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Penerangan Jalan, perlu meninjau dan merubah kembali Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud ;

 

                               b.    bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pajak Penerangan Jalan.

 

Mengingat        :    1.    Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2.   Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

3.   Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684);

4.    Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5.    Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

6.   Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7.    Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) ;

9.    Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 

10.  Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);

11.     Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);

12.     Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang                   Tahun 2008 Nomor 6);

13.     Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

 

dan

 

WALIKOTA PALEMBANG

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan      :   PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

 

1.     Daerah adalah Kota Palembang.

2.     Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

3.     Walikota adalah Walikota Palembang.

4.     Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah KotaPalembang.

5.     Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

6.     Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

7.     Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.

8.      Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

9.     Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pengsiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan benuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi adminitrasi berupa bunga dan/atau denda.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

21. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

BAB II

 

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

 

Pasal 2

 

(1)   Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik. 

(2)   Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan diperoleh dari sumber lain. 

(3)   Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh pembangkit tenaga listrik. 

(4)   Tidak termasuk objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada      ayat (1), adalah : 

a.      Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

b.      Penggunaan tenag listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik.

c.       Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

 

 

Pasal 3

 

(1)   Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

 

(2)   Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

 

(3)   Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

 

BAB III

 

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

 

Pasal 4

 

(1)    Dasar pengenaan  Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik.

 

(2)    Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan :

 

a.      dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/Variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik ;

b.      dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah kota.

 

(3)    Tarif Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut :

 

1.    Untuk keperluan pelayanan :

-    Golongan sosial murni sebesar 5 % (lima persen)

-    Golongan sosial komersil sebesar 7 % (tujuh persen)

             

2.   Untuk keperluan pelayanan rumah tangga ditetapkan sebagai berikut :

-       Rumah tangga 1 :

          Rumah tangga 1 A (450 VA dan 900 VA) sebesar 5 % (lima persen).

          Rumah tangga 1 B (1300 VA sebesar 6 % (enam persen).

-       Rumah tangga 2 : (2200 VA s/d 6600 VA) sebesar 8 % (delapan persen).

-       Rumah tangga 3 (> 6600 VA) sebesar 10 % (sepuluh persen).

                  

3.    Untuk keperluan bisnis sebesar 10 % (sepuluh persen).

 

4.    Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).

 

5.    Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

 

(4) Besarnya Pokok Pajak Penerangan Jalan terutang dihitung  dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).                              

 

BAB IV

 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

 

Pasal 5

 

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

 

 

 

 

Pasal 6

 

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

 

Pasal 7

 

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak,  dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

Pasal 8

 

 

(1)   Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.

 

(2)   SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

 

(3)   SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Pejabat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

 

(4)   Bentuk, isi dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

BAB V

PEMUNGUTAN PAJAK

 

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

 

Pasal 9

 

(1)   Pajak terutang dipungut di wilayah dalam Daerah.

 

(2)   Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

 

(3)   Wajib Pajak membayar sendiri pajak terutang berdasarkan SPTPD

 

(4)   Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

 

 

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

 

Pasal 10

 

(1)   Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :

 

a.    SKPDKB dalam hal :

 

1)       Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2)       Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu     7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3)       Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. 

b.    SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan  penambahan jumlah pajak yang terutang.

c.     SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

 

(2)   Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

 

(3)   Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

 

(4)   Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

 

(5)   Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar   25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

 

Bagian Ketiga

Surat Tagihan Pajak

 

Pasal 11

 

(1)   Walikota dapat menerbitkan STPD jika:

 

a.     Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b.     Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c.      Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda

 

(2)   Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

 

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

 

Pasal 12

 

(1)   SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

 

(2)   Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

 

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

Pasal 13

 

(1)   Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

 

(2)   Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Kelima

Keberatan dan Banding

 

Pasal 14

 

(1)   Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

 

a.    SKPDKB;

b.    SKPDKBT;

c.    SKPDLB;

d.    SKPDN; dan

e.    Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

(2)   Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

 

(3)   Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

 

(4)   Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

 

(5)   Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada                ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

 

(6)   Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

 

Pasal 15

 

(1)   Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

 

(2)   Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

 

(3)   Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

Pasal 16

 

(1)   Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.

 

 

 

(2)   Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

 

(3)   Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

 

Pasal 17

 

(1)   Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

 

(2)   Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

 

(3)   Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

 

(4)   Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

 

(5)   Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

 

Bagian Keenam

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

 

Pasal 18

 

(1)   Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

(2)   Walikota dapat:

 

a.    mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b.    mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c.     mengurangkan atau membatalkan STPD;

d.    membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e.    mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

 

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

BAB VI

 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

 

Pasal 19

 

(1)   Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

 

(2)   Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

 

(3)   Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota  tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka  waktu paling lama 1 (satu) bulan.

 

(4)   Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

 

(5)   Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

 

(6)   Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

 

(7)   Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

BAB VII

 

KEDALUWARSA PENAGIHAN

 

Pasal 20

 

(1)   Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

 

(2)   Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.    diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b.    ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

 

(3)   Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

 

(4)   Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

 

(5)   Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

 

 

 

 

Pasal 21

 

(1)    Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

 

(2)    Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

(3)    Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

 

BAB VIII

 

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

 

Pasal 22

 

(1)    Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

 

(2)    Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

Pasal  23

 

(1)     Walikota berwenang melakukan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

(2)     Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a.    Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang.

b.    Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

c.     Memberikan keterangan yang diperlukan

 

(3)     Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

 

BAB IX

 

KETENTUAN KHUSUS

 

Pasal 24

 

(1)    Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

(2)    Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

(3)    Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a.    Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;

b.    Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

 

 

 

(4)    Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

 

(5)    Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

 

(6)    Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

 

BAB X

PENYIDIKAN

 

Pasal 25

                         

(1)   Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

(2)   Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

 

(3)   Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.     menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

b.     meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah ;

c.     meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah  ;

d.     memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;

e.     melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f.      meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;

g.     menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h.     memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan  Daerah ;

i.       memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.       menghentikan penyidikan; dan/atau

k.     melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

(4)   Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

BAB XI

 

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal 26

 

(1)   Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

 

(2)   Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

 

Pasal 27

 

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

 

BAB XII

 

PENUTUP

 

Pasal 28

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2009,  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 29

 

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

 

Pasal 30

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

     Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

 

 

                                                                

 

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal          Oktober  2010

 

WALIKOTA PALEMBANG,

 

 

                dto

 

 

  H. EDDY SANTANA PUTRA

ym
Kontak

  Jalan Merdeka No. 21 Palembang

Email: kepala@dispenda.palembang.go.id tu@dispenda.palembang.go.id kontak@dispenda.palembang.go.id

ym
PERDA

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Pajak Reklame

3. Pajak Restoran

4. Pajak Air Tanah

5. Pajak Sarang Burung Walet

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

7. Pajak Bumi dan Bangunan

8. Pajak Hotel

9. Pajak Hiburan

10. Pajak Parkir

11. Pajak Penerangan Jalan

Pajak yang dikelola Dispenda Kota Palembang

ym
Telepon Penting
Kebakaran113, 312011
Ambulans118
Polisi110
SAR355111
RSMH354088
ym
Jajak Pendapat
Bagaimana pendapat Anda tentang Pelayanan Publik yang telah diberikan oleh Pemerintah Palembang saat ini?
Sangat Baik
Baik
Lumayan
Kurang Baik
Tidak Tahu
 
ym
Kurs Mata Uang

Data Kurs tidak bisa diambil.

ym
FB KAMI
ym

Hemat Air

Departemen Komunikasi & Informatika RI   Visit Indonesia 2009   Bappenas   Provinsi Sumatera Selatan   Departemen Dalam Negeri RI   Portal Nasional Republik Indonesia  

© 2006 - 2009 Pemerintah Kota Palembang